TANGERANG – Kinerja dan keterbukaan informasi di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang mendadak menjadi sorotan tajam. Di tengah menumpuknya berbagai persoalan krusial mulai dari carut-marut pengelolaan sampah, menjamurnya tempat pembuangan sampah (TPS) liar, hingga keluhan polusi industri, sang nakhoda dinas justru terkesan menarik diri dari ruang publik.
Kepala Dinas DLHK Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, S.Sos., M.Si, kini dipertanyakan responsivitasnya lantaran sangat sulit ditemui untuk konfirmasi resmi. Sikap menutup diri ini memicu tanda tanya besar dari berbagai aliansi masyarakat, aktivis lingkungan, hingga awak media yang hendak meminta kejelasan terkait kebijakan penanganan lingkungan di wilayah Tangerang.
Pintu Ruang Kerja Selalu ‘Terkunci’, Alasan Agenda Luar Jadi Tameng
Bukan sekali dua kali, sejumlah pihak yang datang berkunjung untuk melakukan audiensi maupun konfirmasi terkait isu-isu lingkungan kedaluwarsa selalu pulang dengan tangan hampa. Alasan klasik seperti “sedang rapat di luar” atau “agenda dinas yang padat” kerap kali menjadi tameng pembatas yang disodorkan oleh staf penjagaan.
Sikap yang dinilai defensif ini dianggap sangat kontradiktif dengan jargon pelayanan prima dan transparansi publik yang selalu digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Publik pun mulai berspekulasi, apakah ada persoalan besar yang sedang ditutupi, ataukah sang Kadis memang enggan berhadapan dengan kritik dan pertanyaan mendasar seputar isu kebersihan wilayah.
Responsivitas Dipertanyakan, Publik Butuh Solusi Bukan Janji di Atas Kertas
Kritik menohok datang dari sejumlah elemen masyarakat yang menilai bahwa seorang kepala dinas teknis yang mengurusi hajat hidup orang banyak—seperti masalah sampah dan polusi—seharusnya memiliki tingkat kepekaan dan aksesibilitas yang tinggi terhadap kontrol sosial.
“Persoalan sampah di Kabupaten Tangerang ini sudah di tahap darurat di beberapa titik. Mulai dari truk-truk sampah nakal yang membuang muatan ilegal hingga aroma tidak sedap yang mengganggu pemukiman warga. Bagaimana masalah bisa selesai kalau kepala dinasnya saja mengurung diri dan sangat sulit ditemui untuk dimintai pertanggungjawaban?” cetus salah satu perwakilan warga dengan nada kecewa.
Sikap abai terhadap konfirmasi publik ini jelas menjadi catatan merah bagi rapor kinerja DLHK. Masyarakat Kabupaten Tangerang kini menagih ketegasan dan keterbukaan yang nyata. Ruang publik menanti kapan sang Kepala Dinas bersedia membuka pintu ruang kerjanya, duduk bersama, dan memberikan jawaban konkret atas tumpukan masalah lingkungan yang kian hari kian meresahkan.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi lanjutan yang dikirimkan melalui saluran komunikasi resmi maupun pesan singkat kepada Kepala Dinas DLHK Kabupaten Tangerang masih belum mendapatkan respons atau jawaban sama sekali.
(AL)
